Sumber daya kelautan (marine resources) merupakan sumber daya yang memiliki keuntungan komparatif yang penting bagi perekonomian Indonesia dalam perdagangan nasional dan global. Hal ini dikarenakan kekayaan sumber kelautan kita yang luar biasa, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Selain itu, sumber daya kelautan kita memiliki peluang pasar yang relative prospektif, baik pasar domestik maupun internasional karena ketersediaan dan kualitas yang sangat memadai. Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang telah kita ketahui memiliki sumber daya kelautan yang potensial dengan kelimpahan yang luar biasa. Kondisi ini dapat dilihat dari kondisi geografis yang dikelilingi laut dan 10 dari 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan merupakan kecamatan pesisir. Sebagai wilayah yang didominasi oleh wilayah pesisir, kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan berupa penangkapan ikan, budidaya ikan dan pengolahan hasil produksi perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat.
Pengembangan kawasan yang berbasis pada kondisi sumberdaya, pengembangan wilayah di Kabupaten Bangkalan diupayakan suatu pendekatan melalui produk yaitu perencanaan pengembangan kawasan perikanan (minapolitan). Konsepsi mengenai pengembangan kawasan perikanan dalam penataan ruang lebih diarahkan kepada bagaimana memberikan arahan pengelolaan tata ruang suatu wilayah perikanan, khususnya kawasan sentra produksi perikanan daerah. Perencanaan pengembangan kawasan perikanan (minapolitan) merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan lahan / potensi yang ada dalarn mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penataan ruang perikanan dipedesaan. Lebih lanjut berdasarkan isu dan permasalahan pembangunan pedesaan yang terjadi, pengembangan kawasan minapolitan merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (perdesaan). Kawasan minapolitan diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat minapolitan dan desa-desa disekitarnya membentuk kawasan minapolitan. Disamping itu, kawasan minapolitan ini juga dicirikan dengan kawasan perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha minabisnis dipusat minapolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangun perikanan (minabisnis) diwilayah sekitarnya. Secara umum telah disadari bahwa dalam menunjang pengembangan minapolitan yang memiliki ketersediaan sumber daya, sarana prasarana dan dan berbagai faktor penentu lainnya, membutuhkan sebuah perencanaan sistematis. Untuk lebih mengintegrasikan perencanaan tersebut perlu dilakukan penilaian kawasan untuk menilai segenap potensi, fasilitas pendukung dan upaya pengembangan yang perlu dilakukan dalam mengembangkan minapolitan. Mengacu pada hal tersebut, di Kabupaten Bangkalan perlu dilakukan studi pengembangan kawasan minapolitan sebagai bagian dari upaya perencanaan kawasan yang komprehensif dan terintegrasi.
2.1 Definisi Kawasan Minapolitan
Minapolitan terdiri dari kata mina dan kata politan (polis). Mina berarti ikan dan Politan berarti kota, sehingga minapolitan dapat diartikan sebagai kota perikanan atau kota didaerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota. Lebih lanjut yang dimaksud dengan minapolitan adalah kota perikanan yangtumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya. Kota perikanan dapat merupakan kota menengah, atau kota kecil atau kota kecamatan atau kota perdesaan atau kota nagari yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan perdesaan dan desa‐desa hinterland atau wilayah sekitarnya melalui pengembangan ekonomi, yang tidak terbatas sebagi pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi juga pembangunan sektor secara luas seperti usaha perikanan (on farm dan off farm), industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan dan lainnya.
Kota perikanan (minapolitan) berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang mana kawasan tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencarian dan kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya kawasan perikanan tersebut (termasuk kotanya) disebut dengan kawasan minapolitan. Kawasan minapolitan berdasarkan turunan kawasan agropolitan menurut UU Penataan Ruang No 26/2007 adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengeloaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis. Lebih lanjut, minabisnis dijelaskan sebagai suatu kegiatan penanganan komoditas secara komprehensif mulai dari hulu sampai hilir (pengadaan dan penyaluran minainput, proses produksi, pengolahan, dan pemasaran).
2.2 Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan
Konsep kawasan adalah wilayah yang berbasis pada keanekaragarnan fisik dan ekonomi tetapi memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu sarna lain secara fungsional dalarn mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kawasan sentra perikanan budidaya (minapolitan) merupakan kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha minabisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya. Kawasan sentra perikanan terdiri dari kota perikanan dan desa-desa sentra produksi perikanan yang ada disekitarnya dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada. Pengelolaan ruang diartikan sebagai kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penertiban dan peninjauan kembali atas pemanfaatan ruang kawasan sentra perikanan. Program pengembangan kawasan sentra perikanan adalah pembangunan ekonomi berbasis perikanan yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada, utuh dan menyeluruh, berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Kawasan perikanan yang terdapat di daerah pedesaan harus dikembangkan sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota (urban-rural linkages), dan menyeluruh hubungan yang bersifat timbal balik yang dinamis. Adapun kriteria yang dijadikan acuan dalam perencanaan pengembangan kawasan perikanan (minapolitan) meliputi:
a. Kriteria Umum
Kriteria umum dalam pengembangan kawasan perikanan (minapolitan) sebagai berikut :
o Penggunaan lahan untuk kegiatan perikanan harus memanfaatkan potensi yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
o Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang untuk dialih fungsikan
o Kegiatan perikanan skala besar atau intensif harus memiliki Amdal
o Kegiatan perikanan skala besar harus diupayakan menyerap tenaga kerja setempat
o Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan dan RTRW
b. Kriteria Khusus
Kriteria khusus dalam pengembangan kawasan perikanan (minapolitan) sebagai berikut :
o Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan daerah
o Memiliki sektor unggulan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi sektor lain dalam kawasan itu sendiri maupun kawasan sekitarnya
o Memiliki keterkaitan kedepan (daerah pemasaran produk-produk yang dihasilkan) maupun kebelakang (suplai kebutuhan sarana produksi) dengan beberapa daerah pendukung
o Memiliki kemampuan untuk memelihara sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mampu menciptakan kesejahteraan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat
o Memilki luasan areal budidaya eksisting minimal 200 Ha
Lebih Ianjut, selain tujuan-tujuan tersebut diatas, dipandang dari segi kepentingan daerah, pengembangan kawasan dapat diarahkan untuk mencapai hal-hal berikut:
a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi serta sosial masyarakat pedesaan;
b. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat sekitar kawasan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanan;
c. Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan kawasan;
d. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan pendapatan Negara serta pendapatan masyarakat;
e. Mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah demi mencapai kemajuan serta kemandirian daerah.
Suatu kawasan sentra perikanan budidaya yang sudah berkembang harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut di dominasi oleh kegiatan perikanan budidaya dalam suatusi stem yang utuh dan terintegrasi mulai dari:
a. Subsistem minabisnis hulu (up stream minabusiness) yang mencakup: penelitian dan pengembangan, sarana perikanan, pemodalan, dan lain-lain;
b. Subsistem usaha perikanan budidaya (on farm minabusiness) yang mencakup usaha: pembenihan ikan, pembesaran ikan dan penyediaan sarana perikanan budidaya;
c. Subsistem minabinis hilir (douwn stream minabusiness) yang meliputi: industry-industri pengolahan dan pemasarannya, termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor.
d. Subsistem jasa-jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi minabisnis)seperti: perkreditan, asuransi, transportasi, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.
2. Adanya keterkaitan antara kota dengan desa (urban-rural linkages) yang bersifat timbal balik dan saling membutuhkan, dimana kawasan perikanan budidaya di pedesaan mengembangkan usaha budidaya (on farm) dan produk olahan skala rumah tangga (offfarm), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan minabisnis seperti penyediaan sarana perikanan antara lain: modal, teknologi, informasi, peralatan perikanan dan lain sebagainya;
3. Kegiatan sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan perikanan budidaya, termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) produk perikanan, perdagangan hasil-hasil perikanan (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan minabisnis hulu (sarana perikanan dan permodalan), minawisata dan jasa pelayanan;
4. Infrastruktur yang ada dikawasan diusahakan tidak jauh berbeda dengan di kota.
Gambar 2.1. Kedudukan Kawasan Minapolitan Dalam KeterkaitanDesa - Kota - Pasar
Disamping itu, kawasan minapolitan ini juga dicirikan dengan kawasan perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha minabisnis dipusat minapolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangun perikanan (minabisnis) diwilayah sekitarnya. Dalam pengembangannya, kawasan tersebut tidak bisa terlepas dari pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan nasional (RTRWN) dan sistem pusat kegiatan pada tingkat propinsi (RTRW Propinsi) dan Kabupaten (RTRW Kabupaten). Hal ini disebabkan, rencana tata ruang wilayah merupakan kesepakatan bersama tentang pengaturan ruang wilayah. Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), maka pengembangan kawasan minapolitan harus mendukung pengembangan kawasan andalan. Dengan demikian, tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan. Lebih jauh lagi, mengingat pengembangan kawasan minapolitan ini menggunakan potensi lokal, maka konsep ini sangat mendukung perlindungan dan pengembangan budaya sosial lokal (local social culture).
2.3 Penetapan Kawasan Minapolitan
Pengembangan kawasan minapolitan diharapkan dapat mendukung terjadinya sistem kota-kota yang terintegrasi. Hal ini ditunjukkan dengan keterkaitan antar kota dalam bentuk pergerakan barang, modal dan manusia. Melalui dukungan sistem infrastruktur transportasi yang memadai, keterkaitan antar kawasan minapolitan dan pasar dapat dilaksanakan. Lebih lanjut perkembangan kota yang serasi, seimbang, dan terintegrasi dapat terwujud. Terkait pengembangan kawasan minapolitan secara terintegrasi, perlu disusun masterplan pengembangan kawasan minapolitan yang akan menjadi acuan penyusunan program pengembangan. Douglas (1986) menyarankan dalam masterplan pengembangan kawasan minapolitan harus terdapat muatan sebagai berikut :
a. Penetapan pusat agropolitan / minapolitan yang berfungsi sebagai
1. Pusat perdagangan dan transportasi perikanan (aquacultural trade/transport center).
2. Penyedia jasa pendukung perikanan (aquacultural support services).
3. Pasar konsumen produk non-perikanan (non aquacultural consumers market).
4. Pusat industry perikanan (aqua based industry).
5. Penyedia pekerjaan non perikanan (non-aquacultural employment).
6. Pusat minapolitan dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten (RTRW Propinsi/Kabupaten).
b. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai :
1. Pusat produksi perikanan (aquacultural production).
2. Intensifikasi perikanan (aquacultural intensification).
3. Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non-perikanan (rural income and demand for non-aquacultural goods and services).
4. Produksi ikan siap jual dan diversifikasi perikanan (cash fish production and aquacultural diversification).
c. Penetapan sektor unggulan:
1. Merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya.
2. Kegiatan minabisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar (sesuai dengan kearifan lokal).
3. Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor.
d. Dukungan sistem infrastruktur
Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan diantaranya: jaringan jalan, sumber-sumber air, dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).
e. Dukungan sistem kelembagaan.
1. Dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan minapolitan yang merupakan bagian dari pemerintah daerah dengan fasilitasi pemerintah pusat.
2. Pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan minapolitan.
Melalui keterkaitan tersebut, pusat minapolitan dan kawasan produksi perikanan berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Lebih lanjut adanya pola interaksi ini diharapkan untuk meningkatkan niali tambah (value added) produksi kawasan minapolitan sehingga pembangunan perdesaan dapat dipacu dan migrasi desa-kota yang terjadi dapat dikendalikan.
2.4 Pusat Pertumbuhan Kawasan Minapolis
Pusat pertumbuhan (growth pole) dapat diartikan dengan dua cara yaitu secara fungsional dan secara geografis (Tarigan, 2007). Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur – unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (wilayah belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di daerah tersebut walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha – usaha tersebut. Pusat pertumbuhan haruslah memiliki 4 ciri yaitu :
1. Adanya hubungan intern antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi. Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah daerah. Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya, karena saling terkait. Jadi, kehidupan daerah berada dalam satu irama dengan berbagai komponen lainnya dan menciptakan sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan. Pertumbuhan tidak terlihat pincang, ada sektor yang tumbuh cepat tetapi ada sektor lain yang tidak terkena imbasnya sama sekali. Hal ini berbeda dengan daerah yang fungsinya sebagai daerah transit (perantara). Daerah/kota perantara fungsinya hanya mengumpulkan berbagai bahan dari daerah belakangnya dan menjualnya ke kota lain yang lebih besar/luar wilayah dan membeli berbagai kebutuhan masyarakat dari kota lain dan dijual atau didistribusikan ke wilayah belakangnya. Pada daerah perantara tidak terdapat banyak pengolahan ataupun kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Kalaupun ada pengolahan hanya bersifat penyortiran (seleksi) dan pembungkusan, sedangkan kegiatan yang bersifat mengubah bentuk dan kegunaan barang masih sedikit. Pertumbuhan sektor perantara itu tidak banyak mendorong pertumbuhan sektor lain di daerah tersebut.
2. Adanya multiplier effect (unsur pengganda). Keberadaan sektor – sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Apabila ada satu sektor atas permintaan dari luar wilayah, produksinya meningkat karena ada keterkaitan membuat produksi sektor lain juga meningkat dan akan terjadi beberapa kali lipat dibandingkan dengan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut (sektor yang pertama meningkat permintaannya). Unsur efek pengganda sangat berperan dalam membuat daerah tersebut mampu memacu pertumbuhan wilayah belakangnya.
3. Adanya konsentrasi geografis. Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi di antara sektor – sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik (attractiveness) dari kota tersebut. orang yang datang ke daerah tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Jadi, kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat waktu, tenaga dan biaya. Hal ini membuat daerah itu menarik untuk dikunjungi dan karena volume transaksi yang makin meningkat akan menciptakan economic of scale sehingga tercipta efisiensi lanjutan.
4. Bersifat mendorong pertumbuhan wilayah belakangnya (hinterland). Hal ini berarti antara pusat daerah/kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri. Apabila terdapat hubungan yang harmonis dengan wilayah belakangnya dan kota itu akan berfungsi untuk mendorong wilayah belakangnya.
2.5 Sektor Perikanan
Sektor perikanan merupakan salah satu sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia mengingat prospek pasar, baik dalam negeri maupun internasional cukup cerah (Parwinia, 2001). Menurut Soselisa (2001), perikanan didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi dalam bidang penangkapan atau budidaya hewan atau tanaman air yang hidup bebas di laut atau perairan umum. Adapun menurut Mubyarto (1984), yang dimaksud dengan perikanan ialah segala usaha penangkapan, budidaya ikan serta pengolahan sampai pemasaran hasilnya. Sedangkan menurut UU No 9 tahun 1985, perikanan ialah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan yaitu kegiatan ekonomi bidang penangkapan/pembudidayaan ikan.
Klasifikasi Ikan didalam UU No 9 tahun 1985 adalah: Pisces (ikan bersirip), Crustacea (udang, kepiting, dan lainnya), Mollusca (kerang, cumi-cumi, dan lainnya), Echinodermata (teripang, bulu babi dan lainnya), Amphibi (kodok, dan lainnya), Reptilia (buaya, penyu,dan lainnya), Mammalia (paus, pesut, dan lainnya), Algae (rumput laut dan tumbuhan lain yang hidup di air), dan biota perairan lain yang berkaitan dengan jenis-jenis diatas. Untuk kepentingan pengelolaan, ikan laut digolongkan sebagai berikut :
a. Ikan karang,
b. Rumput laut,
c. Ikan hias, misalnya: Napoleon,
d. Ikan demersal, ialah kelompok ikan yang hidup dan mencari makan di dasar laut/perairan, seperti: kakap, pari
e. Ikan pelagis kecil, ialah ikan yang hidup dan mencari makan di laut bagian atas dekat dengan permukaan, meliputi: layang, teri, tembang, lemuru, dan belanak,
f. Ikan pelagis besar, umumnya termasuk kategori ikan ekonomis penting, diantaranya tuna, tongkol, cucut, dan layangan, serta
g. Krustasea, meliputi: udang peneaid, lobster, kerang, cumi-cumi
Ikan merupakan sumberdaya alam yang bersifat renewable atau mempunyai sifat dapat pulih/dapat memperbaharui diri. Disamping renewable, menurut Widodo dan Nurhakim (2002), sumberdaya ikan mempunyai sifat ’open access’ dan ’common property’, artinya pemanfaatan bersifat terbuka oleh siapa saja dan kepemilikannya bersifat umum. Sifat ini menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain: tanpa adanya pengelolaan akan menimbulkan gejala eksploitasi berlebihan (over exploitation /over fishing), investasi berlebihan (over investment) dan tenaga kerja berlebihan (over employment). Sebagai komoditi ekonomi, sifat komoditi perikanan dapat diuraikan:
1. Jumlah dan kualitas hasil perikanan dapat berubah-ubah karena sangat tergantung pada keadaan cuaca dalam tahun yang bersangkutan (Hanafiah, 1986)
2. Lokal dan spesifik, tidak dapat diproduksi di semua tempat (Soekartawi, 1999)
3. Perputaran modal cepat
4. Jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif sedikit/bulky (Soekartawi, 1999)
5. Mudah rusak (perishable) dan resiko tinggi sehingga jika pemasarannya tidak cepat sampai ke konsumen harga ikan bisa turun drastis (Rahardi et.al, 2001).
Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan sub-subsektor perikanan (Setyohadi, 1997:33), diantaranya:
1. Nelayan,
2. Tengkulak Ikan atau pedagang pengumpul,
3. Koperasi Perikanan,
4. Pengusaha Perikanan,
5. Konsumen Ikan, dan
6. Departemen Kelautan dan Perikanan Khususnya Direktorat Jenderal Perikanan ditingkat nasional dan propinsi serta Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten/Kota,
Departemen Pertanian (1985) merumuskan bahwa perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perikanan ditempuh melalui empat usaha pokok yaitu:
1. Ekstensifikasi, yakni upaya peningkatan produksi perikanan/perairan melalui perluasan/ penambahan sarana produksi dan/atau areal baru meliputi perluasan daerah penangkapan ikan (fishing ground) bagi usaha penangkapan ikan.
2. Intensifikasi, yang diarahkan untuk mencapai produktifitas yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya perikanan,
3. Diversifikasi, merupakan upaya penganekaragaman usaha perikanan dan pengembangan industri pengolahan, dan
4. Rehabilitasi, meliputi perbaikan sarana/prasarana penunjang sumberdaya perikanan.
Empat usaha tersebut diupayakan secara terpadu, disesuaikan dengan kondisi sumberdaya, kebutuhan masyarakat serta memperhatikan pola tata ruang dan pembangunan sektor/subsektor lain (FX. Murdjijo, 1997). Dalam pelaksanaan pembangunan perikanan terdapat syarat mutlak dan syarat pelancar (Aisyah, 2003). Syarat mutlak merupakan syarat yang harus ada agar pembangunan perikanan berjalan lancar, jika salah satu syarat tersebut dihilangkan maka pelaksanaan pembangunan perikanan akan terhenti (kegiatan perikanan dapat berjalan namun sifatnya statis). Syarat mutlak (Aisyah, 2003) adalah:
1. Adanya pasar hasil perikanan dan jalur pemasaran yang pendek,
2. Perkembangan teknologi perikanan,
3. Tersedianya bahan dan alat produksi secara local
4. Adanya perangsang produksi bagi nelayan, serta
5. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu untuk hasil perikanan.
Sedangkan yang termasuk syarat pelancar, diantaranya:
1. Pelaksanaan pendidikan pembangunan,
2. Pemberian kredit dan sarana produksi,
3. Kegiatan gotong-royong dikalangan petani ikan,
4. Perbaikan dan perluasan lahan untuk kegiatan perikanan
Perikanan tangkap adalah kegiatan ekonomi yang mencakup penangkapan atau pengumpulan hewan dan tanaman air yang hidup di laut atau perairan umum secara bebas (Soselisa, 2001:2). Menurut UU No. 19 tahun 1985 tentang Perikanan, penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menangkap, mengumpulkan, menyimpan, mengolah atau mengawetkannya. Perikanan tangkap menggunakan peralatan utama kapal yang dilengkapi dengan alat tangkap, baik kapal bermotor maupun non motor.
Referensi:
Romadhon, A., Ja’far A., 2013. Strudi Kawasan Minapolitan Kabupaten Bangkalan. Badan Perencanaan dan Pembanguan Kabupaten Bangkalan.
